Krisis Ekonomi
Berbicara mengenai krisis ekonomi acuan umum yang dipakai adalah krisis ekonomi dan moneter yang dialami negeri ini pada tahun 1998. Saat itu, seperti efek bola salju, krisis yang semula hanya berawal dari krisis nilai tukar baht di Thailand 2 Juli 1997, dengan cepat berkembang menjadi krisis ekonomi, menjadi krisis sosial kemudian krisis politik di Indonesia.
Dalam sekejap prestasi ekonomi yang dicapai orde baru dalam dua dekade hancur. Sembilan bulan pertama tahun 1998 adalah periode paling buruk dalam sejarah perekonomian nasional era orde baru. Krisis dimulai pada pertengahan tahun 1997, berkembang semakin buruk dalam tempo cepat. Dampak krisis dirasakan secara nyata oleh masyarakat, dunia usaha. Kehadiran Dana Moneter Internasional (IMF) pada Oktober 1997 tidak dapat memperbaiki stabilitas ekonomi dan rupiah. Krisis ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang terparah di Asia Tenggara.
Pendapatan per kapita tahun 1996 yang mencapai 1.155 dollar merosot menjadi 610 dollar/kapita di tahun 1998. Data BPS menunjukkan, perekonomian yang masih mencatat pertumbuhan positif 3,4 persen pada kuartal ketiga 1997 berkontraksi sebesar 17,9 persen kuartal III 1998. Sementara sektor ekspor yang diharapkan bisa menjadi penyelamat di tengah krisis tidak dapat memanfaatkan momentum depresiasi rupiah, akibat beban utang, ketergantungan terhadap komponen impor, kesulitan trade financing, dan persaingan ketat di pasar global. Indikator ekonomi lain seperti laju inflasi, IHSG dan kapitalisasi pasar, suku bunga SBI dan SBPU mencapai titik nadir.
Dalam publikasi Sindo (24/3) wapres menyatakan bahwa Indonesia telah keluar dari krisis moneter berkepanjangan. Indikator yang digunakan adalah peningkatan pendapatan perkapita dan peningkatan ekspor. Menurut wapres pendapatan per kapita masyarakat Indonesia telah meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan sebelum krisis 1998. Jika sebelum krisis pendapatan per kapita penduduk Indonesia sebesar USD 1100, saat krisis turun hingga USD 600, maka saat ini telah mencapai USD 2000. Sementara untuk ekspor, jika pada 2000 lalu mencapai USD50 miliar, saat ini meningkat mencapai angka USD100 miliar. Isu yang muncul kemudian adalah apakah peningkatan pendapatan perkapita dan peningkatan ekspor dapat menjustifikasi pernyataan wapres bahwa krisis telah usai?
Interpretasi Data
Bila data dan fakta yang disodorkan wapres dikomparasikan dengan data dan fakta yang terjadi pada tahun 1997-1998 tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi perbaikan indikator perekonomian makro nasional paska krisis. Untuk kepentingan pemerintahan perspektif interpretasi data yang dilakukan beliau dapat dipahami. Ada kinerja positif yang dilakukan pemerintahan SBY-JK. Persoalannya bagaimana dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas? Para ekonom dan politisi yang memiliki kepentingan berbeda niscaya akan berpolemik terhadap pernyataan wapres.
Pendapatan perkapita adalah total pendapatan dalam suatu perekonomian dibagi dengan jumlah penduduk yang berada dalam perekonomian tersebut, dengan kata lain pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata setiap penduduk yang berada dalam perekonomian. Jadi jika pendapatan perkapita nasional saat ini mencapai USD 2000 per kapita maka secara statistik dapat dikatakan bahwa setiap penduduk memiliki pendapatan sebesar USD 2000. Fakta yang ada saat ini adalah Pemerintah sedang sibuk menyusun besaran subsidi kelompok masyarakat yang masuk kategori miskin. Logikanya jika setiap penduduk memiliki pendapatan perkapita USD 2000 maka tidak ada lagi penduduk miskin, sehingga subsidi tidak lagi diperlukan.
Besaran angka ekspor yang meningkat hampir dua kali juga harus dicermati. Bagaimana dengan komposisi ekspor tersebut? Apakah nilai ekspor naik karena naiknya nilai pasar komoditas yang dijual atau munculnya komoditas ekspor unggulan baru? Jika naiknya nilai ekpor adalah karena naiknya nilai pasar dari komoditas tertentu maka kenaikkan ini akan rentan terhadap perubahan nilai pasar. Kenaikkan angka ekspor yang disebabkan oleh kenaikkan nilai pasar komoditas akan bersifat fluktuatif sangat tergantung kondisi pasar.
Ringkasnya, klaim wapres bahwa krisis ekonomi sudah usai tidaklah keliru jika yang dilakukan adalah sekedar melakukan komparasi data sebelum dan sesudah krisis secara parsial. Namun jika ditelaah lebih lanjut, sesungguhnya krisis ekonomi (babak selanjutnya) mungkin sedang terjadi. Idealnya indikator ekonomi makro yang kuat adalah cerminan dari bangunan ekonomi mikro yang solid, faktanya terjadi ketidakserasian antara fakta yang terjadi di level mikro dengan angka-angka ekonomi makro. Semoga saja pemerintah segera menyadari bahwa yang dibutuhkan adalah bukti nyata di masyarakat bukan sekedar angka-angka makro yang tidak dipahami oleh Bukde Miatun, penjual nasi di belakang komplek rumah kami.
0 komentar:
Poskan Komentar